Persil Tanah: Dasar Hukum dan Proses Identifikasinya!

Persil Tanah: Dasar Hukum dan Proses Identifikasinya!

Dalam dunia properti, istilah “persil tanah” sering muncul dan menjadi bagian penting dalam transaksi serta pengelolaan tanah. Namun, banyak sebagian orang baru atau agen properti baru masih bingung apa itu persil tanah?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persil tanah adalah istilah pada sebagian tanah dengan ukuran tertentu yang dapat digunakan sebagai lahan perkebunan atau perumahan. 

Pada kesempatan kali ini, Minhome telah merangkum dan menjelaskan secara mendalam mengenai persil tanah, termasuk pengertian, dasar hukum, proses identifikasi, serta contoh penggunaannya. Yuk, simak penjelasannya lebih lanjut!

Apa itu Persil Tanah?

Persil tanah adalah istilah yang merujuk pada sebidang tanah dengan ukuran tertentu dibatasi oleh batas-batas yang jelas dan terukur. Setiap persil memiliki identifikasi sendiri, yang memudahkan pengelolaan dan transaksi jual beli. 

Secara sederhana, persil tanah bisa diibaratkan sebagai “unit” lahan yang memiliki hak milik tertentu, sehingga pemiliknya dapat menggunakannya sesuai dengan keperluan. 

Istilah persil tanah ini juga sering muncul dalam dokumen legal yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Indonesia. 

Asal usul kata “persil” berasal dari Bahasa Belanda “perceel,” yang berarti sebidang tanah, lahan pemukiman, atau bangunan. Penggunaan istilah ini terkait erat dengan adopsi hukum Belanda pada masa kolonial.

Dasar Hukum Persil Tanah

Dasar hukum mengenai persil tanah di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. 

Salah satu aturannya tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 1 tahun 2021. Menjelaskan bahwa setiap bidang tanah yang telah ditetapkan batas-batasnya wajib diberikan nomor identifikasi. 

Nomor identifikasi yang terdiri dari 14 digit mencakup informasi tentang provinsi, kabupaten/kota, dan penggunaan tanah. Hal ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 1 Permen ATR BPN. Nomor Identifikasi sangat penting digunakan dalam proses administrasi pendaftaran tanah. 

Data persil tanah juga dimanfaatkan oleh otoritas pajak untuk menetapkan pajak properti yang tepat. Informasi mengenai nilai properti dan luas tanah menjadi dasar perhitungan pajak, berkontribusi pada pendapatan pemerintah daerah. 

Proses Identifikasi Data Persil Tanah

Identifikasi data persil tanah adalah langkah penting dalam pengelolaan lahan. Di Indonesia, proses ini sering dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berikut ini langkah-langkah utama dalam proses identifikasi: 

1. Pengumpulan Data 

Data mengenai tanah dan properti diperoleh dari berbagai sumber, seperti survei lapangan, dokumen legal, dan catatan kepemilikan.

2. Pemetaan

Data yang telah dikumpulkan digunakan untuk membuat peta persil tanah dengan tingkat akurasi yang tinggi.

3. Penomoran Persil

Dokumen ini, beserta sertifikatnya, mencantumkan nomor properti berdasarkan sistem identifikasi yang telah ditetapkan. 

4. Pencatatan Hak Kepemilikan

Pencatatan hak kepemilikan tercatat pada database pertahanan, yang didalamnya terdapat data nama pemilik, jenis kepemilikan dan nomor sertifikat. 

5. Penilaian Properti

Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti lokasi, luas tanah, dan jenis penggunaan.

6. Penerbitan Sertifikat Tanah

Setelah proses identifikasi dan penilaian selesai, sertifikat tanah diterbitkan sebagai bukti sah hak kepemilikan.

Contoh Penggunaan Istilah Persil Tanah

Adapun beberapa contoh penggunaan istilah persil tanah, antara lain meliputi:

1. Sertifikat Tanah atau sertifikat Rumah 

Nomor persil, yang juga dikenal sebagai nomor bidang tanah, terletak di pojok kanan bawah sertifikat tanah atau sertifikat rumah. Nomor ini berfungsi sebagai kunci identifikasi dan referensi untuk properti. 

2. Dokumen Letter C

Dokumen letter c, serupa dengan sertifikat, mencantumkan nomor bidang tanah atau nomor persil. Namun, verifikasi untuk dokumen letter C biasanya dilakukan di tingkat lokal, seperti di kantor Kepala Desa, Kelurahan, atau Kecamatan, karena dokumen ini belum secara resmi terdaftar dalam sistem BPN.

3. Putusan Hukum

Nomor persil menyimpan informasi penting dalam sistem administrasi pengadilan. Ketika terjadi sengketa atau tuntutan hukum terkait tanah, nomor persil menjadi salah satu data yang digunakan dalam sidang. 

Ini berfungsi sebagai acuan untuk mendukung proses penyelesaian kasus yang berkaitan dengan bidang tanah tersebut.

4. Pemberitaan Media

Beberapa media juga menggunakan istilah persil dalam berita yang berkaitan dengan pertanahan dan aspek hukum. Penggunaan istilah ini berfungsi untuk menarik perhatian pembaca pada isu-isu yang berkaitan dengan pertanahan atau hukum yang sedang dibahas.

Memahami konsep persil tanah sangat penting, baik bagi individu yang ingin membeli tanah, pengembang properti, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan lahan. 

Dengan mengetahui definisi, dasar hukum, dan proses identifikasi, kita dapat menghindari sengketa dan memanfaatkan lahan secara optimal.

Bagi Homers yang ingin mendalami lebih lanjut mengenai persil tanah dan aspek-aspek penting lainnya dalam dunia properti, segera baca artikel lebih lanjut di blog Gethome

Baca Selengkapnya: Pemeritah Akan Resmikan Kembali Kementerian Perumahan, Anggaran Capai Rp53 Triliun

You May Also Like